Selayang Pandang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan

SEKILAS PERJALANAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

http://www.pnpm-perdesaan.or.id/ 

A. LATAR BELAKANG

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan  yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan  program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat  di  Indonesia,  maka mulai  awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat  yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :  a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building),  dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/ Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK telah dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi & perubahan politik pada 1998. Melihat keberhasilannya, saat ini pemerintah mengadopsi mekanisme dan skema PPK dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999 sampai 2002, fase kedua (PPK II) dimulai pada 2003 dan berlangsung hingga 2006, sedang fase ketiga (PPK III) telah dimulai pada awal 2006. Melihat keberhasilan pelaksanaan program yang mengusung sistem pembangunan bottom up planning ini, Pemerintah Pusat bertekad untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK. Upaya itu diawali dengan peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), per 1 September 2006. Program tersebut kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) di Kota Palu, 30 April 2007

Berangkat dari keberhasilan pelaksanaan PPK, dari PPK I hingga PPK III, yang telah berlangsung sejak 1998-2006, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di tanah air dengan menggunakan mekanisme dan skema PPK. Agenda besar ini akan dilaksanakan dalam skala lebih besar (baik cakupan lokasi, waktu pelaksanaan maupun alokasi dananya), yang kemudian dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM pertama kali diperkenalkan Pemerintah Indonesia di Jakarta, pada 1 September 2006. Menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie, PNPM merupakan perluasan dan penyempurnaan dari program pemberdayaan masyarakat yang telah teruji, seperti PPK. Untuk itu, pemerintah memutuskan PNPM salah satunya akan dijalankan melalui PPK (PNPM-PPK).

Seluruh kecamatan di Indonesia akan memperoleh program PNPM secara bertahap, mulai tahun 2007. Tujuan PNPM seperti tersebut di atas, akan ditempuh dengan cara:

• Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi, serta lapangan kerja.

• Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan.

• Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, PNPM-PPK mengalokasikan BLM melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya cost sharing disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/ 2006 per 30 Agustus 2006. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan keseriusan Pemda dan aparat di daerah dalam menjalankannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat upaya mengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan penyelarasan nama dari mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di perdesaan dengan menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat, sebesar Rp.1.000.000.000 sampai Rp. 3.000.000.000 per kecamatan sama dengan PPK atau PNPM-PPK, dalam PNPM Mandiri Perdesaan pun, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri, dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.

            

1. VISI DAN MISI PNPM-Mandiri Perdesaan :

VISI

Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

MISI :

A. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya

B. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif

C. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal

D. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

E. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan Khusus meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan partisipatif yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (bottom up). Prinsip atau Nilai Dasar diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Prinsip – prinsip itu meliputi :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. --> Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata
2. Otonomi --> Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
3. Desentralisasi. --> Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. --> Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Partisipasi. --> Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
6. Kesetaraan dan keadilan gender. --> Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
7. Demokratis. --> Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat.
8. Transparansi dan Akuntabel. --> Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
9. Prioritas. --> Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
10. Keberlanjutan. --> Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah.

1. Lokasi sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kabupaten perkecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kabupaten kategori bermasalah dalam PNPM-MANDIRI PERDESAAN

Desa berpartisipasi : Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM-MANDIRI PERDESAAN berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM-MANDIRI PERDESAAN dituntut         adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan–pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader- kader desa yang bertugas secara sukarela. Adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM-MANDIRI PERDESAAN.

Kriteria desa bisa terdanai :

• Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal.
• Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan.
• Dapat dikerjakan oleh masyarakat.
• Didukung oleh sumberdaya yang ada.
• Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

2. Kelompok Sasaran:

• Masyarakat Miskin
• Kelembagaan Masyarakat di perdesaan
• Kelembagaan Pemerintah Lokal

B. CARA KERJA PNPM MANDIRI PERDESAAN

Dalam pelaksanaannya, PNPM-Perdesaan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat dari berbagai lapisan dalam setiap tahapan kegiatan. Mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan, sampai pada upaya pelestarian hasil kegiatan, pengawasan dan evaluasinya. Ini menunjukkan bahwa, seluruh usulan yang didanai program merupakan usulan masyarakat, yang dipetakan langsung oleh mereka sesuai prioritas kebutuhannya saat itu.

PNPM-Perdesaan memiliki tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal di perdesaan melalui tahapan kegiatan berikut:

1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Program : melalui forum-forum pertemuan masyarakat khusus program (Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar-Desa) maupun forum-forum lain yang telah ada di masyarakat. Di setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai media informasi dan transparansi.
2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial : Masyarakat difasilitasi untuk menentukan kriteria masyarakat kurang mampu dan kategori rumah tangga miskin/ sangat miskin; membuat peta sosial dusun yang mencakup potensi, masalah dan keterbatasan sumberdaya alam, manusia dan potensi lain. Peta Sosial Dusun merupakan cikal bakal Peta Sosial Desa.
3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun dan Desa : melalui musyawarah desa, masyarakat memilih Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai pendamping dalam proses perencanaan. KPMD memfasilitasi pertemuan kelompok di dusun dan desa, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan Peta Sosial Dusun/ Desa. Warga difasilitasi "Menggagas Masa Depan Desa" (MMDD). Gagasan masyarakat merupakan pengembangan potensi atau solusi dari masalah yang dipetakan dalam Peta Sosial Dusun/ Desa. Gagasan tersebut diwujudkan dalam proposal yang ditulis oleh Tim Penulis Usulan (TPU), yang beranggotakan warga desa. Gagasan-gagasan tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
4. Seleksi Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan : Warga desa bermusyawarah untuk memutuskan usulan desa. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan usulan desa yang diajukan untuk didanai program. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum Musyawarah Antar-Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa. Prioritas usulan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Verifikasi (TV), yang beranggotakan masyarakat desa yang dipilih karena memiliki keahlian tertentu. Usulan masyarakat yang belum terdanai akan menjadi bahan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak lain yang berkomitmen untuk mendanainya.
5. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan : Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan di desa mereka. Fasilitator dan Konsultan akan mendampingi masyarakat dan pelaku program di setiap jenjang dalam mendesain kegiatan/ prasarana, anggaran, supervisi pelaksanaan, sertifikasi mutu, memberi sejumlah pelatihan/ peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas-sektoral. Para pekerja/ penerima manfaat berasal dari desa yang bersangkutan.
6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan : Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus melaporkan perkembangan kegiatan dalam pertemuan terbuka di desa (setiap akan mencairkan dana tahap berikutnya dan saat kegiatan usai). Masyarakat diajak untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan.
7. Pemeliharaan dan Keberlanjutan : Hasil kegiatan dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat/ pemanfaat melalui kelompok pengelola yang dipilih. Sebelum melaksanakan tugasnya kelompok masyarakat ini dibekali dengan sejumlah pelatihan.